Mahkamah Konstitusi Indonesia tengah menguji permohonan pelarangan rokok elektrik berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Kementerian Kesehatan juga sedang mengkaji pelarangan total, sementara otoritas keagamaan menyatakan vape haram dan koalisi masyarakat sipil menuntut penegakan peraturan kesehatan yang berlaku dipercepat.
- Perkara di MK: Perkara No. 363/PUU-XXIV/2026 menguji Pasal 149, 150, dan 152 Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
- Data Industri: Data Kementerian Perindustrian mencatat 7.000 perusahaan, investasi Rp31 triliun, dan ekspor $518 juta.
- Aksi Keagamaan & Masyarakat Sipil: Majelis Ulama Indonesia menyatakan vape haram pada 6 November 2026, sebelum sebuah koalisi masyarakat sipil melayangkan somasi bertenggat 25 hari pada 10 November.
Mahkamah Konstitusi di Jakarta telah membuka sidang Perkara No. 363/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan pelarangan produksi, impor, distribusi, dan penggunaan rokok elektrik di seluruh Indonesia.
Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan tengah mengkaji larangan total penjualan ritel. Aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 telah membatasi penjualan dan periklanan, namun para pejabat menghendaki pengendalian yang lebih ketat.
MK Mendalami Data Ekonomi dan Risiko Narkotika
Para hakim konstitusi menanyakan konsistensi regulasi dan penyalahgunaan narkotika kepada para pejabat. Hakim Liliek P Adi meminta pembedaan yang jelas antara vape legal dan perangkat yang disalahgunakan untuk narkoba.
“Pasal 149 dan 150 juga telah dipenuhi dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Pasal 429 dan seterusnya,” kata Hakim Arsul Sani.
Hakim Saldi Isra meminta data ketenagakerjaan dan penerimaan. Kementerian Perindustrian dan asosiasi pelaku usaha melaporkan lebih dari 7.000 perusahaan dalam negeri, investasi Rp31 triliun, dan ekspor $518 juta.
Kemenkes Mengkaji Pelarangan Total
Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, mengatakan pihaknya tengah mengkaji pelarangan total karena risiko adiksi dan narkoba.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukanlah produk yang bebas risiko,” kata Aji Muhawarman. “Kandungan nikotinnya bersifat adiktif, dan meski tanpa tar, berbagai zat lain, aerosol, dan bahan kimia di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan.”
Fatwa Keagamaan dan Somasi Koalisi Sipil
Pada 6 November 2026, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik haram. Fatwa keagamaan tidak melahirkan sanksi hukum tanpa undang-undang nasional.
Pada 10 November 2026, koalisi Save Our Surroundings Indonesia mengirimkan somasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Koalisi memberi tenggat 25 hari kerja kepada para pejabat untuk menyelesaikan aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebelum mengajukan gugatan.
“Regulasi sudah dibuat, tetapi perlindungan publik tidak boleh berhenti di atas kertas,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi, menurut AYOJAKARTA.COM.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah fatwa MUI tahun 2026 melarang penjualan vape secara hukum?
Tidak. Fatwa No. 131 Tahun 2026 menetapkan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik adalah haram menurut hukum Islam. Larangan hukum yang mengikat dan sanksi pidana di seluruh Indonesia tetap memerlukan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah pusat atau dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang apa saja yang saat ini mengatur rokok elektrik di Indonesia?
Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 saat ini mengatur rokok elektrik di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan batas usia pembeli, pembatasan penjualan, pengendalian iklan, dan batas kandungan kimia, alih-alih memberlakukan larangan komersial total.
Disclaimer: Konten ini hanya ditujukan sebagai informasi bagi perokok dan pengguna vape dewasa (18+). Nikotin adalah zat kimia yang bersifat adiktif. Ketersediaan produk dan regulasi berbeda-beda di setiap yurisdiksi berdasarkan TPD setempat dan undang-undang nasional.