Indonesia Tolak Label Halal untuk Rokok dan Vape

Indonesia Tolak Label Halal untuk Rokok dan Vape

Para pegiat kesehatan masyarakat dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia bergerak untuk mencegah produk tembakau dan rokok elektrik memperoleh sertifikasi halal. Perdebatan ini menghangat dalam sebuah forum publik di Jakarta, seiring Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersiap menerapkan regulasi halal wajib pada 18 Oktober 2026.

Meski daftar wajib resmi BPJPH berfokus pada makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, status zat adiktif yang masih ambigu telah memicu perdebatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, tembakau dan rokok elektrik secara hukum digolongkan sebagai zat adiktif yang tunduk pada peringatan kesehatan yang ketat.

Pakar Kesehatan Pertanyakan Etika Produk

Para pemimpin kesehatan masyarakat berpendapat mensertifikasi tembakau sebagai halal mengirimkan pesan yang kontradiktif dan berbahaya kepada konsumen. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyatakan produk tembakau membawa dampak negatif yang sama bagi masyarakat seperti alkohol.

“Sifat adiktifnya menunjukkan rokok tidak thayyib, karena menimbulkan eksternalitas negatif disertai ketergantungan dan kecanduan bagi penggunanya,” kata Abadi.

Ketua Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Prof. Hasbullah Thabrany, mempertanyakan logika mensertifikasi produk yang wajib mencantumkan peringatan kesehatan. “Jika 10 ml nikotin cair dapat membunuh manusia seketika dan bungkus rokok menyatakan ‘merokok membunuhmu,’ masuk akalkah melabelinya halal?” tanya Thabrany. “Demi kemaslahatan umat, mari semua Muslim bersuara: jangan biarkan produk rokok menerima label halal!”

Muhammadiyah Tuntut Label Non-Halal Wajib

Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, menggelar pertemuan resmi dengan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan untuk meminta pelabelan “non-halal” secara eksplisit pada semua rokok bakar dan vape. Organisasi ini sebelumnya telah mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan merokok haram pada 2010 dan rokok elektrik haram pada 2020.

“Muhammadiyah telah bersikap tegas selama lebih dari satu dekade: rokok itu haram,” kata Nur Fajri Romadhon dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dr. KH. M. Saad Ibrahim menambahkan, “Memberikan label halal pada rokok akan menjadi bukti sebuah kemunduran.”

Respons Regulasi BPJPH

Para pejabat BPJPH menegaskan pendaftaran halal berjalan secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan panduan keagamaan resmi. Produk yang terkonfirmasi non-halal dikecualikan dari sertifikasi halal, tetapi wajib menampilkan peringatan non-halal yang jelas untuk melindungi pilihan konsumen.

Direktur Pendaftaran Halal BPJPH, Dr. Djamaludin, menyatakan masukan dari para pakar kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menjadi panduan teknis bagi kebijakan pelabelan produk yang akan datang.

Tentang Matthew Ma

With over a decade of experience in the e-cigarette industry, Matthew Ma is a seasoned expert in both the manufacturing and usage aspects of vaping products. His extensive background has provided him with a deep understanding of the intricacies and evolving dynamics of e-cigarettes.

Lihat semua artikel oleh Matthew Ma →

Anda Mungkin Juga Suka

Merencanakan Lini Produk Vape?

Sampaikan target pasar dan kebutuhan Anda — tim kami akan merekomendasikan konfigurasi yang patuh regulasi dan mengirimkan penawaran dalam 24 jam.