Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan legislatif daerah (DPRD), tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang komprehensif. Undang-undang baru ini bertujuan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara signifikan dengan mengatur secara ketat lokasi-lokasi yang dilarang untuk merokok serta memberlakukan sanksi administratif yang substansial atas pelanggaran. Yang krusial, DPRD dengan dukungan Gubernur mendorong agar regulasi ini memperlakukan vaping (penggunaan rokok elektrik) setara dengan merokok konvensional, sehingga tunduk pada pembatasan dan sanksi yang sama.
Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta
Rancangan Raperda KTR ini menguraikan dua kategori utama kawasan tanpa rokok, yang keduanya kini juga berlaku bagi vaping di samping merokok konvensional:
1. Kawasan dengan larangan total merokok dan vaping:
Larangan penuh akan ditegakkan mulai dari batas terluar atau pagar lokasi-lokasi berikut:
- Fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik)
- Tempat belajar mengajar (sekolah, kampus, institusi pendidikan)
- Tempat bermain anak
- Tempat ibadah
- Angkutan umum (bus, kereta, dll.)
- Prasarana dan tempat olahraga
2. Kawasan yang wajib menyediakan area khusus merokok/vaping:
Lokasi-lokasi ini wajib menyediakan area merokok/vaping luar ruang yang spesifik dan bertanda jelas, terpisah dari bangunan utama, jauh dari pintu masuk/keluar, dan tidak berada di jalur pejalan kaki. Batas kawasan tanpa rokok untuk area utama ditetapkan mulai dari garis tetesan terluar atap.
- Tempat kerja
- Tempat umum (misalnya pasar, pusat perbelanjaan)
- Ruang publik terpadu
- Tempat yang memerlukan izin keramaian
- Tempat hiburan malam (usulan penambahan)
Sanksi dan denda ketat bagi pelanggaran
Raperda KTR ini memperkenalkan sistem sanksi administratif yang kuat bagi ketidakpatuhan, dengan denda yang sangat bervariasi bergantung pada pelanggarannya:
- Merokok atau vaping di KTR: Individu yang kedapatan melanggar larangan terancam denda Rp250.000 atau dapat diwajibkan melakukan kerja sosial di tempat.
- Mengiklankan atau mensponsori produk tembakau/vape (se-Jakarta): Setiap pihak yang mengiklankan, mempromosikan, atau mensponsori produk tembakau atau vape di mana pun di wilayah Jakarta dapat menghadapi denda besar Rp50 juta.
- Mengiklankan, menjual, atau membeli di KTR: Secara khusus mengiklankan, mempromosikan, mensponsori, menjual, atau bahkan membeli produk tembakau/vape di dalam KTR yang ditetapkan akan dikenai denda Rp1 juta.
- Penjualan di dekat sekolah/tempat bermain: Menjual produk tembakau/vape dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak akan berujung denda Rp1 juta.
- Memajang produk tembakau/vape di titik penjualan (di KTR): Peritel yang memajang produk tembakau atau vape di titik penjualan di dalam KTR (tempat penjualan mungkin dibatasi atau dilarang) terancam denda Rp10 juta.
Penegakan regulasi baru ini terutama akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinas ketertiban umum Jakarta, dengan dukungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait lainnya.
Sedang mencari Lite Open Pod Kit?
1. Ecigator Sticky Open Pod Kit
Sticky Open Pod Kit adalah perangkat vaping kontemporer yang memadukan fungsi dengan gaya. Kit ini dirancang dengan faktor bentuk bergaya boks, menawarkan tampilan yang ringkas dan stylish, ideal bagi penggemar vaping yang aktif bergerak.
Di jantung kit ini terdapat sebuah Sistem Pod Terbuka Isi Ulang, berkapasitas 2ml, sempurna untuk menampung beragam e-liquid. Pod ini dilengkapi Mesh Coil berkualitas tinggi yang tidak hanya memastikan pengalaman vaping yang kaya dan penuh rasa, tetapi juga tahan lama hingga 8 Kali Isi Ulang.
Merokok dan vaping tetap diizinkan di zona yang ditetapkan
Para pejabat menegaskan Raperda KTR ini bukan larangan menyeluruh atas seluruh aktivitas merokok atau vaping di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan individu tetap diizinkan merokok atau vaping di luar KTR yang ditetapkan, asalkan mematuhi batas dan aturan yang berlaku. “Merokok tetap diperbolehkan, tetapi harus dilakukan di luar Kawasan Tanpa Rokok,” katanya. Pemerintah provinsi juga berencana mengintensifkan kampanye edukasi publik mengenai aturan baru ini, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media lokal, dan influencer digital. Upaya legislatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Jakarta untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan nikotin tanpa sepenuhnya menekan industri tembakau, yang tetap menjadi komoditas ekspor nasional. Jakarta saat ini merupakan satu dari 45 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah komprehensif tentang Kawasan Tanpa Rokok.