Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2026, yang menyatakan haram penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkoba maupun aktivitas vaping di ruang publik. Berlaku mulai 1 Juli, fatwa ini bertujuan membantu aparat penegak hukum mencegah penyebaran produk vape yang dicampur narkoba di seluruh wilayah, termasuk Mojokerto.
Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menyambut baik fatwa tersebut. Ia menuturkan, polisi sebelumnya telah mendeteksi modus peredaran narkoba yang melibatkan rokok elektrik. Pada 30 Mei, Polres Mojokerto melakukan pengungkapan pertama kasus vape mengandung narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Timur dan menangkap dua orang tersangka.
Dalam operasi itu, petugas menyita 330 cartridge vape yang mengandung etomidate, zat anestesi. Kiriman senilai Rp 1,98 miliar (sekitar Rp 6 juta per pod) tersebut dikirim dari Pekanbaru, Riau, melalui jasa kurir.
Usai pengungkapan tersebut, polisi mulai bekerja sama dengan pemilik toko vape setempat untuk memantau stok barang. Para pengecer wajib berkoordinasi dengan petugas saat mendatangkan varian liquid atau pod baru guna memastikan produk-produk itu tidak mengandung zat terlarang. Hingga saat ini, belum ditemukan vape mengandung narkoba di toko-toko vape yang terdaftar di Mojokerto.
Fatwa ini juga membatasi tempat orang dapat menggunakan rokok elektrik. Dengan menyatakan vaping di tempat umum sebagai haram, fatwa ini memaksa pengguna membatasi aktivitas vaping di ruang privat seperti rumah. Para pengguna vape setempat menyatakan dukungan terhadap inisiatif antinarkoba ini, tetapi menuturkan kini mereka harus lebih selektif dalam memilih tempat vaping. Sebagian pengguna menyerukan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah yang jelas guna menegakkan larangan vaping di tempat umum.