Pelaku usaha vape dan asosiasi konsumen di Indonesia menyatakan keberatan keras terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Pemerintah Provinsi Jakarta yang mengusulkan rokok elektrik (vape) disetarakan dengan rokok tembakau konvensional dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) menilai penyetaraan dua produk yang berbeda ini sebagai kebijakan keliru yang mengabaikan bukti ilmiah mengenai pengurangan dampak buruk (harm reduction) dan berpotensi membatasi akses konsumen dewasa terhadap alternatif yang lebih rendah risikonya secara tidak adil.
Raperda KTR yang saat ini tengah dibahas DPRD Jakarta itu bertujuan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Namun Ketua Akvindo Paido Siahaan menyatakan bahwa meski pihaknya menghormati upaya perlindungan kesehatan masyarakat, menggolongkan rokok elektrik sama persis dengan rokok tembakau adalah langkah yang “tidak tepat dan keliru.” Ia menekankan bahwa rokok elektrik menghasilkan uap, bukan asap, sehingga tidak menghasilkan zat berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang terdapat dalam asap rokok. “Menyamakan rokok elektrik dengan rokok dalam peraturan ini kurang tepat,” kata Paido pada Jumat (20 Juni 2025).
Ia mengutip riset ilmiah internasional, termasuk laporan Public Health England (kini UK Health Security Agency) tahun 2018, yang menemukan bahwa rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan dapat menekan paparan risiko sebesar 90-95% dibandingkan rokok konvensional. Paido menilai perlakuan yang sama terhadap kedua kategori produk dalam regulasi tersebut “berpotensi mengabaikan perbedaan mendasar pada profil risikonya, yang dapat membingungkan masyarakat dan menghambat upaya perokok beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko.”
Raperda KTR tersebut (Pasal 1 ayat 6) kabarnya mendefinisikan “rokok” secara luas, mencakup tembakau olahan, cerutu, dan bentuk lain yang berasal dari Nicotiana tabacum, serta produk sintetis, shisha, rokok elektrik, vape, dan produk tembakau yang dipanaskan — pada dasarnya segala bentuk yang mengandung nikotin dan tar. Definisi yang luas ini akan memperluas larangan merokok/vaping ke banyak tempat umum, termasuk hotel, restoran, dan tempat hiburan, dengan penggunaan hanya diperbolehkan di area merokok terbuka khusus yang terpisah.
Paido secara khusus menolak larangan penggunaan vape di tempat hiburan malam dan kafe, yang dinilainya terlalu membatasi. “Kami menyarankan Pemprov DKI mempertimbangkan regulasi yang membedakan vape dari rokok tembakau, misalnya dengan mengizinkan penggunaan vape di area tertentu yang berventilasi baik tanpa harus terbatas di ruang khusus merokok,” usulnya. Akvindo menyerukan dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengguna, untuk menyusun regulasi yang proporsional, berbasis bukti, dan mendukung peralihan perokok dewasa ke pilihan yang lebih baik tanpa mengorbankan hak konsumen. “Regulasi yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan hak konsumen dewasa untuk mengakses produk rendah risiko,” pungkas Paido, seraya menyatakan kesiapan Akvindo menyumbangkan data ilmiah guna mendukung perumusan kebijakan yang adil.