Indonesia tidak akan menaikkan tarif cukai produk tembakau pada 2025 dan sebaliknya akan mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menekan kebiasaan merokok, termasuk perubahan harga eceran, menurut Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Negara ini akan mempertahankan tarif cukai 2024 untuk produk tembakau pada tahun berikutnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menaikkan tarif cukai tembakau setiap tahun untuk menurunkan tingkat merokok di kalangan anak mudanya. Namun, Askolani menyatakan bahwa meskipun tarif tidak akan disesuaikan pada 2025, pemerintah akan menjajaki kebijakan lain, seperti penyesuaian harga eceran, untuk mengekang konsumsi rokok. Jadwal penerapan kebijakan semacam itu masih belum diungkapkan.
Survei Kementerian Kesehatan pada 2023 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 70 juta perokok dari populasi sekitar 280 juta jiwa, dengan 7,8 persen perokok berusia antara 10 dan 18 tahun. Pada 2023 dan 2024, Indonesia menaikkan tarif cukai tembakau rata-rata 10 persen setiap tahun untuk mengendalikan konsumsi rokok.
Indef kritik kemasan rokok polos dan peringatkan dampak ekonominya
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta produk turunannya, seperti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Produk Tembakau dan Rokok Elektrik.
Indef memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak merevisi PP 28/2024 dan membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang produk tembakau dan rokok elektrik, Indonesia dapat kehilangan Rp308 triliun. Lembaga itu secara khusus menentang usulan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK, yang mereka perkirakan akan menimbulkan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun.
Kemasan rokok polos diperkirakan akan mempercepat downtrading (fenomena ketika konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah) dan peralihan ke rokok ilegal hingga 2–3 kali lipat, yang berpotensi menurunkan permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Implikasi kebijakan ini diprediksi akan mengurangi penerimaan negara sekitar Rp95,6 triliun, menimbulkan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun, dan memengaruhi 1,22 juta pekerja di semua sektor terkait.
Indef juga mengkritik larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan (dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas) dan taman bermain, yang diperkirakan memengaruhi 33,08 persen dari total penjualan rokok eceran. Larangan ini dapat mengurangi penerimaan negara sekitar Rp43,5 triliun, mengakibatkan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp84 triliun, dan berdampak pada 734.000 orang/pekerja.
Pembatasan iklan rokok dalam PP 28/2024 diperkirakan akan mengurangi permintaan jasa periklanan sebesar 15 persen, menurunkan penerimaan negara sebesar Rp21,5 triliun, menimbulkan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp41,8 triliun, dan memengaruhi 337.730 orang/pekerja.
Jika ketiga skenario tersebut diterapkan, dampak ekonomi yang hilang dapat mencapai Rp308 triliun, atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp160,6 triliun, atau 7 persen dari total penerimaan pajak. Potensi tenaga kerja yang terdampak oleh skenario-skenario ini diperkirakan mencapai 2,29 juta orang, atau 1,6 persen dari total populasi pekerja.
Indef merekomendasikan agar PP 28/2024 direvisi, RPMK dibatalkan, dan dialog didorong di antara kementerian/lembaga terkait serta industri terkait untuk mencapai keseimbangan antara pertimbangan penerimaan negara, industri, tenaga kerja, dan kesehatan.
Menteri Kesehatan tanggapi kekhawatiran mengenai kemasan rokok polos
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menanggapi kontroversi seputar usulan peraturan kemasan rokok polos. RPMK mengenai kemasan rokok polos telah menghadapi penolakan dari para pengusaha dan masih dalam peninjauan.
Budi Gunadi menyatakan bahwa penyusunan peraturan tersebut berjalan dengan baik dan ia akan terus membahas penerapan aturan itu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha.
Sebelumnya, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menekankan perlunya mempertimbangkan secara cermat dampak kemasan rokok polos terhadap perekonomian nasional dan masyarakat luas, khususnya industri produk tembakau.
Merrijantij menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri, dengan menyoroti adanya lebih dari 1.300 industri yang mempekerjakan kurang lebih 537.000 orang.
Sumber berita:
Indonesia akan pertahankan tarif cukai produk tembakau saat ini untuk 2025
Indef Sebut Kemasan Rokok Polos Berdampak Ekonomi Rp308 T, Menkes: Masih dalam Pembahasan