Rencana Pemerintah Indonesia Melarang Logo dan Merek pada Kemasan Produk Tembakau dan Vape

Rencana Pemerintah Indonesia Melarang Logo dan Merek pada Kemasan Produk Tembakau dan Vape

Pemerintah Indonesia berencana melarang pencantuman logo dan merek pada produk tembakau dan rokok elektrik, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Rancangan peraturan ini bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektrik.

Ali Ridho, pakar hukum dari Universitas Trisakti, menyoroti potensi pelanggaran hak konstitusional dan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat timbul dari kebijakan ini. Ridho menjelaskan bahwa latar belakang RPMK yang mengatur kemasan polos ini adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Namun, PP 28/2024 yang juga mengatur produk tembakau dan rokok elektrik tidak memuat mandat bagi peraturan turunan untuk menyeragamkan kemasan sebagaimana diatur dalam RPMK.

Menurut Ridho, ketentuan dalam PP dan RPMK tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga menyebutkan adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). “PP 28/2024 secara tidak langsung melanggar HKI dan terkesan tidak relevan jika dilihat dari perspektif konstitusi,” kata Ridho dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara PP Kesehatan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi melanggar ketentuan konstitusi. Dari aspek konstitusional, kebijakan ini dinilai tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dalam merumuskan peraturan, ia menilai aspek keselarasan antara kebijakan yang diterapkan dan putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan perlu diperhatikan.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Menuai Kritik

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik terus menuai kritik. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai tidak melibatkan berbagai kementerian dan pihak terkait dalam proses penyusunannya.

“DPR tentu tidak ingin mengesampingkan aspek kesehatan, tentu saja itu fundamental, tetapi juga tidak ingin mengesampingkan aspek bisnis dan kewirausahaan, di mana kementerian yang mengatur bukan hanya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Lalu, ada Kementerian Pendidikan karena berkaitan dengan sekolah,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam pernyataan resmi.

Saleh mempertanyakan apakah seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan RPMK. Menurutnya, jika tidak dilibatkan, mereka akan merasa dikesampingkan dan melayangkan protes.

“Masalah utamanya ada pada penyusunan Peraturan Pemerintah. Kami, sebagai pemangku kepentingan di sektor produksi industri, tidak dilibatkan. Bahkan, finalisasi Peraturan Pemerintah sebelum ditandatangani Presiden Republik Indonesia tidak diparaf oleh beberapa kementerian. Ini yang kami sesalkan,” kata Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi.

Benny menambahkan, untuk urusan kesehatan, industri juga sepakat bahwa mereka tidak ingin Indonesia menjadi tidak sehat. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan masalah ini tidak bisa hanya mempertimbangkan sudut pandang kesehatan atau industri semata. Kedua pihak harus duduk bersama untuk menemukan jalan tengah yang dapat memfasilitasi kebutuhan semua pihak terkait.

“Kami ingin mengendalikan rokok dan zat adiktif lainnya. Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap diperbolehkan merokok karena merokok adalah hak setiap individu,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Kemasan Polos

Salah satu pasal kontroversial dalam RPMK adalah ketentuan mengenai penyeragaman kemasan menjadi polos. Pasal 5 dalam rancangan tersebut menyatakan bahwa kemasan produk tembakau harus berwarna Pantone 448 C dan mencantumkan nama merek, varian, serta identitas produsen dalam bahasa Indonesia.

Secara terpisah, Perunding Perdagangan Ahli Utama Kementerian Perdagangan, Angga Handian Putra, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan belum secara resmi mengundang Kementerian Perdagangan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos (24/09). Menurut Angga, pihaknya mengetahui rancangan peraturan tersebut melalui situs web Kementerian Kesehatan, bukan dari komunikasi langsung.

Kementerian Perdagangan juga memperingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga juga menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlaku.

“Kami berharap Kementerian Kesehatan menyertakan bukti ilmiah dan mempertimbangkan ketentuan WTO yang ada,” pungkas Angga.

Tentang Matthew Ma

With over a decade of experience in the e-cigarette industry, Matthew Ma is a seasoned expert in both the manufacturing and usage aspects of vaping products. His extensive background has provided him with a deep understanding of the intricacies and evolving dynamics of e-cigarettes.

Lihat semua artikel oleh Matthew Ma →

Anda Mungkin Juga Suka

Merencanakan Lini Produk Vape?

Sampaikan target pasar dan kebutuhan Anda — tim kami akan merekomendasikan konfigurasi yang patuh regulasi dan mengirimkan penawaran dalam 24 jam.