Indonesia usulkan larangan vape dalam undang-undang narkotika
Vaping News2 menit baca
Badan Narkotika Nasional (BNN) mendorong agar rokok elektrik digolongkan ke dalam undang-undang narkotika yang ketat, setelah uji laboratorium menemukan banyak liquid vape tercemar kanabinoid sintetis dan metamfetamin.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia mengusulkan pelarangan total rokok elektrik di bawah undang-undang narkotika negara ini. Menyusul hasil laboratorium yang mengkhawatirkan—liquid vape ditemukan dicampur obat-obatan terlarang—pemerintah bergerak menyelaraskan Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang telah lebih dulu melarang perangkat ini demi membendung peredaran zat psikoaktif baru.
Temuan laboratorium BNN: kontaminasi zat terlarang
Dorongan pelarangan nasional ini berawal dari serangkaian uji laboratorium yang mengkhawatirkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Tabel berikut merinci zat terlarang yang ditemukan dalam pengambilan sampel liquid vape komersial yang baru-baru ini dilakukan badan tersebut.
Zat yang Terdeteksi
Jumlah Sampel Terkontaminasi (dari 341)
Etomidate (anestetik)
23
Kanabinoid sintetis
11
Metamfetamin
1
Pergeseran ke penegakan pidana
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Kepala BNN Suyudi Ario Seto menyebut tren peredaran narkotika lewat liquid vape sebagai “ancaman serius.” Ia menyamakan perangkat rokok elektrik dengan bong yang digunakan untuk metamfetamin, dan berargumen bahwa melarang perangkatnya itu sendiri adalah cara paling efektif untuk mengendalikan peredaran senyawa terlarang ini.
Usulan ini bertujuan merevisi undang-undang narkotika dan psikotropika yang berlaku saat ini. Saat ini, zat seperti etomidate—yang baru-baru ini digolongkan sebagai narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025—ditegakkan di bawah undang-undang kesehatan, yang sanksinya jauh lebih ringan.
Perkembangan pesat zat psikoaktif baru (NPS) menjadi tantangan berat, dengan 175 varian telah terdeteksi di Indonesia. Dengan mengusulkan pemindahan rokok elektrik ke dalam yurisdiksi undang-undang narkotika, Indonesia memberi sinyal pergeseran definitif dari regulasi kesehatan masyarakat ke penegakan pidana yang ketat. Jika disahkan, Indonesia akan bergabung dengan blok negara Asia Tenggara yang terus bertambah—termasuk Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Laos—yang telah melarang sepenuhnya peredaran perangkat vape demi memberantas perdagangan obat-obatan terlarang.
Marcus Sterling is a distinguished authority in the global vaping sector, with over 12 years of experience documenting the industry's evolution from a niche hobby to a mainstream lifestyle.
Mahkamah Konstitusi Indonesia tengah menguji permohonan pelarangan rokok elektrik berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Kementerian Kesehatan juga sedang mengkaji pelarangan total, sementara…
Pemerintah Kota Denpasar telah memulai revisi peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2013 untuk menetapkan pembatasan yang jelas terhadap rokok elektrik. Diumumkan pada…
Para pegiat kesehatan masyarakat dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia bergerak untuk mencegah produk tembakau dan rokok elektrik memperoleh sertifikasi halal. Perdebatan ini menghangat dalam…