Para peneliti di Indonesia mendesak pemerintah menyusun regulasi yang lebih seimbang bagi rokok elektrik (vape) dan produk tembakau konvensional, terutama terkait harga, promosi, dan area penggunaan. Profesor Candra Fajri Ananda dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyoroti bahwa ketimpangan regulasi saat ini justru menciptakan insentif bagi konsumen untuk beralih ke rokok elektrik, yang dipersepsikan lebih murah, lebih dapat diterima secara sosial, dan lebih mudah diakses.
Seruan ini muncul menyusul studi PPKE FEB UB bertajuk “Dinamika Regulasi dan Masa Depan Industri Produk Tembakau di Indonesia.” Studi tersebut menemukan bahwa faktor seperti harga yang lebih rendah, area penggunaan yang lebih luas, dan kemudahan pembelian menjadi penentu utama keputusan beralih ke rokok elektrik. “Regulasi yang seimbang akan membuat produk elektronik tidak lagi dipersepsikan lebih aman atau lebih menarik dibandingkan produk tembakau legal,” ujar Profesor Candra.
Penelitian ini merekomendasikan agar promosi rokok elektrik di media sosial dan platform daring segera diatur, mengingat segmen sasaran utamanya adalah anak muda. Studi ini juga menyarankan agar kenaikan tarif cukai rokok elektrik dibarengi pembatasan area penggunaan, sebagaimana aturan bagi rokok tembakau konvensional. “Kebijakan ini akan membantu mencegah persepsi keliru di masyarakat bahwa rokok elektrik adalah produk tanpa risiko, sekaligus menekan prevalensi penggunaannya di kalangan generasi muda,” tegas Profesor Candra.
Studi ini menyimpulkan bahwa tingginya cukai rokok konvensional (kretek) telah mendorong konsumen beralih ke rokok elektrik yang relatif lebih murah dan lebih longgar aturannya, sehingga melemahkan upaya menurunkan prevalensi merokok secara keseluruhan. Pergeseran ini juga berdampak negatif pada keberlanjutan industri kretek tradisional karena menggerus segmen pasarnya, terutama di kalangan generasi muda.