Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memulai rencana untuk mengkodifikasi larangan vape bagi aparatur sipil yang berlaku saat ini menjadi peraturan daerah (Perda) yang mengikat. Eskalasi hukum ini menyusul Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026, yang melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan staf badan usaha milik daerah (BUMD) menggunakan rokok elektrik di tempat kerja.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara, Mulyono, menyatakan pada 29 Juli 2026 bahwa DPRD mendukung peningkatan status kebijakan tersebut. Saat ini larangan itu menyasar para pegawai pemerintah, sedangkan masyarakat umum hanya dikenai imbauan.
Pendorong utama di balik regulasi ini adalah pencegahan narkoba. Otoritas memperingatkan para pelaku kejahatan kian memanfaatkan rokok elektrik untuk menyembunyikan dan mengedarkan narkoba cair. Meski tidak semua vape mengandung zat terlarang, para pejabat menekankan tindakan pencegahan tetap diperlukan untuk melindungi para pekerja sektor publik.
Untuk menegakkan kebijakan ini, provinsi membentuk Tim Terpadu Penanganan Narkoba yang beranggotakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian daerah. Koalisi ini bekerja pada tiga front:
- Pencegahan: Edukasi dan kebijakan tempat kerja yang ketat.
- Penindakan: Razia gabungan dan tindakan hukum terhadap distributor narkoba.
- Rehabilitasi: Dukungan medis dan psikologis segera bagi pengguna.
Kepala BNN Sumatera Utara, Tatar Nugroho, memuji inisiatif ini. Ia menuturkan, mengamankan aparatur internal pemerintah memberikan teladan yang jelas bagi masyarakat luas, seiring sindikat narkoba yang kian mengadopsi kemasan modern.