Peraturan Vape dan Rokok Elektrik di Indonesia

Peraturan Vape dan Rokok Elektrik di Indonesia

Indonesia, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pasar tembakau terbesar di dunia dengan budaya merokok yang mengakar kuat, baru-baru ini mengesahkan undang-undang baru yang luas cakupannya untuk menekan konsumsi produk tembakau dan mengurangi risiko kesehatan akibat merokok. Undang-undang ini memberlakukan pembatasan ketat terhadap penjualan, pemasaran, dan kemasan rokok konvensional maupun rokok elektrik, menandai perubahan signifikan dalam pendekatan negara ini terhadap regulasi tembakau.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketika angka penggunaan tembakau global pada penduduk berusia 15 tahun ke atas terus menurun, Indonesia justru menonjol sebagai satu dari hanya enam negara yang konsumsi tembakaunya diproyeksikan meningkat—dari 33,2% pada 2010 menjadi 38,7% pada 2030. Undang-undang baru ini berupaya mengatasi tren yang mengkhawatirkan tersebut dengan menerapkan serangkaian langkah untuk mengurangi daya tarik dan aksesibilitas produk tembakau.

Ketentuan Utama Undang-Undang Vape di Indonesia

1. Pembatasan Pemasaran

Undang-undang ini memperketat regulasi pemasaran produk tembakau, melarang segala bentuk iklan tembakau di semua platform media, termasuk televisi, radio, media cetak, dan digital. Larangan ini mencakup iklan langsung maupun strategi pemasaran tidak langsung seperti penempatan produk, sponsorship, dan acara promosi. Undang-undang ini juga melarang penggunaan selebritas, influencer, atau tokoh publik mana pun dalam promosi terkait tembakau, dengan tujuan mengurangi daya tarik merokok bagi kalangan muda.

Iklan di titik penjualan, praktik yang umum di Indonesia, kini dibatasi secara ketat. Pengecer tidak boleh memajang merek atau logo rokok dengan cara yang membuatnya terlihat oleh konsumen, dan materi promosi seperti poster, spanduk, serta penawaran diskon dilarang keras.

Pemasaran vape di Indonesia

2. Peraturan Kemasan

Undang-undang baru ini memperkenalkan peraturan kemasan yang ketat, mewajibkan bungkus rokok memuat peringatan kesehatan bergambar yang menutupi 85% permukaan kemasan, naik dari persyaratan sebelumnya sebesar 40%. Peringatan ini mencakup gambar penyakit akibat merokok dan pesan yang lugas tentang risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan tembakau. Undang-undang ini juga mewajibkan kemasan polos untuk semua produk tembakau.

Untuk rokok elektrik, undang-undang mewajibkan kemasan memuat peringatan kesehatan serupa, dengan penekanan khusus pada risiko kecanduan nikotin dan potensi bahaya dari menghirup zat yang diuapkan. Kemasan rokok elektrik juga harus polos, tanpa elemen merek atau promosi apa pun.

Kemasan rokok di Indonesia

3. Peraturan Penjualan

Undang-undang baru ini memberlakukan kontrol yang lebih ketat terhadap penjualan rokok dan rokok elektrik. Penjualan produk tembakau dilarang dalam radius 500 meter dari sekolah, taman bermain, dan lokasi lain yang kemungkinan didatangi anak-anak, dengan tujuan mencegah kemudahan akses rokok bagi anak di bawah umur dan mengurangi keterlihatan produk tembakau di area yang sering dikunjungi anak muda.

Penjualan rokok batangan, praktik yang tersebar luas di Indonesia, kini dilarang. Pengecer hanya boleh menjual rokok dalam kemasan utuh, dengan tujuan mengurangi keterjangkauan dan aksesibilitas produk tembakau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan anak muda yang mungkin lebih cenderung membeli per batang.

Untuk rokok elektrik, undang-undang menetapkan batas usia 21 tahun untuk membeli dan menggunakan produk ini, lebih tinggi daripada batas usia rokok konvensional yang ditetapkan pada 18 tahun.

Batas usia legal untuk vaping

4. Peraturan Penjualan dan Distribusi Daring

Undang-undang baru ini menyasar penjualan dan distribusi produk tembakau secara daring, melarang penjualan rokok dan rokok elektrik melalui platform daring, termasuk situs web e-commerce, media sosial, dan aplikasi seluler.

Undang-undang ini mewajibkan kontrol ketat terhadap distribusi produk tembakau. Semua distributor harus berizin dan diwajibkan menyimpan catatan terperinci atas aktivitas penjualan dan distribusi mereka, yang harus dapat diakses untuk pemeriksaan pemerintah. Langkah ini bertujuan memastikan produk tembakau tidak dijual atau didistribusikan kepada individu atau gerai yang tidak berwenang.

Sanksi Penjualan Rokok Elektrik Secara Daring

Berdasarkan peraturan pengendalian tembakau baru di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah No. 28/2024, penjualan rokok elektrik secara daring dilarang keras. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif, yang dapat mencakup denda atau hukuman lain yang ditentukan oleh otoritas regulator.

Jika suatu entitas kedapatan menjual rokok elektrik secara daring, Menteri Komunikasi dan Informatika dapat memblokir akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan penjualan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan masyarakat di Indonesia terkadang dapat berujung pada penuntutan pidana, tergantung pada tingkat keseriusan dan sifat pelanggarannya.

Larangan penjualan daring ini bertujuan mencegah anak di bawah umur mengakses rokok elektrik dengan mudah dan menekan popularitas vaping yang terus meningkat di kalangan anak muda. Pemerintah Indonesia menekankan penegakan ketat atas peraturan ini untuk memastikan kepatuhan dan menurunkan angka konsumsi tembakau di negara ini.

Pajak Vape di Indonesia

Indonesia akan memberlakukan pajak baru sebesar 10% untuk rokok elektrik mulai 1 Januari 2024, di luar cukai yang sudah ada sebesar 57% atas liquid rokok elektrik yang diterapkan sejak 2018. Pemerintah bertujuan mengatur produk tembakau dan menekan tren vaping yang terus berkembang dengan menyelaraskan perpajakan rokok elektrik dengan rokok konvensional.

Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan 50% pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini untuk inisiatif kesehatan masyarakat dan penegakan hukum pengendalian tembakau. Selain itu, pemerintah bermaksud menaikkan tarif cukai rokok elektrik rata-rata sebesar 15% pada 2024, yang akan semakin berdampak pada konsumen dan pelaku usaha di industri vaping.

Suara Penolakan dan Tanggapan Pemerintah

Pemberlakuan peraturan ketat ini menghadapi penolakan keras dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri tembakau, pengecer kecil, dan kelompok konsumen tertentu.

Perusahaan-perusahaan tembakau besar berargumen bahwa undang-undang ini akan berdampak menghancurkan bagi bisnis mereka, menyebabkan hilangnya banyak lapangan kerja dan kemerosotan ekonomi di daerah-daerah yang sangat bergantung pada produksi tembakau. Mereka menentang efektivitas persyaratan kemasan polos, dengan klaim bahwa persyaratan itu melanggar hak kekayaan intelektual dan tidak banyak berpengaruh dalam menurunkan angka merokok. Industri juga mengkritik larangan iklan dan promosi di titik penjualan, dengan argumen bahwa pembatasan ini menghambat persaingan dan menghalangi konsumen membuat pilihan yang terinformasi.

Pengecer kecil menyuarakan kekhawatiran atas dampak undang-undang baru ini terhadap usaha mereka, terutama pembatasan iklan, promosi di titik penjualan, dan penjualan rokok batangan. Mereka mengkhawatirkan penegakan peraturan baru ini, terutama di daerah pedesaan yang pengawasan pemerintahnya mungkin kurang ketat, dan berargumen bahwa undang-undang ini dapat membuka peluang yang lebih besar bagi korupsi dan pemerasan.

Sebagian kelompok konsumen menolak undang-undang baru ini, terutama pembatasan terhadap rokok elektrik. Para pendukung vaping berargumen bahwa rokok elektrik adalah alternatif yang lebih rendah risikonya dibandingkan merokok konvensional dan bahwa peraturan baru ini menyasar produk-produk tersebut secara tidak adil, berpotensi mendorong pengguna kembali merokok rokok yang dibakar. Mereka juga mengkritik batas usia yang lebih tinggi untuk penggunaan rokok elektrik, dengan argumen bahwa hal itu membatasi akses secara tidak adil bagi orang dewasa muda yang mungkin menggunakan rokok elektrik sebagai alat bantu berhenti merokok.

Meski ada penolakan, pemerintah Indonesia membela undang-undang baru ini sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dengan mengacu pada tingginya angka merokok di negara ini dan meningkatnya popularitas rokok elektrik di kalangan anak muda. Pejabat pemerintah menunjuk pada keberhasilan yang diklaim dari peraturan serupa di negara lain, seperti Australia dan Inggris, di mana angka merokok menurun setelah pemberlakuan kemasan polos dan kontrol pemasaran yang lebih ketat.

Pemerintah mengumumkan rencana untuk memberikan dukungan bagi usaha kecil yang terdampak peraturan baru ini, termasuk bantuan keuangan bagi pengecer yang beralih dari penjualan tembakau dan program pelatihan untuk membantu petani tembakau berdiversifikasi ke tanaman alternatif. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan penegakan peraturan baru ini, terutama di daerah pedesaan dan pasar daring, serta berjanji bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum untuk memberantas perdagangan tembakau ilegal dan memastikan peraturan baru ini diterapkan secara adil dan efektif.

Tentang Matthew Ma

With over a decade of experience in the e-cigarette industry, Matthew Ma is a seasoned expert in both the manufacturing and usage aspects of vaping products. His extensive background has provided him with a deep understanding of the intricacies and evolving dynamics of e-cigarettes.

Lihat semua artikel oleh Matthew Ma →

Anda Mungkin Juga Suka

Merencanakan Lini Produk Vape?

Sampaikan target pasar dan kebutuhan Anda — tim kami akan merekomendasikan konfigurasi yang patuh regulasi dan mengirimkan penawaran dalam 24 jam.