Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebut Pengendalian Kesehatan dan Mitigasi Downtrading sebagai Pertimbangan Utama
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Indonesia telah mengumumkan bahwa harga jual eceran (HJE) rokok konvensional dan rokok elektrik akan naik pada 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola kebijakan cukai rokok tanpa menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024, Askolani menyebutkan bahwa landasan hukum kenaikan harga rokok ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang dijadwalkan terbit pekan ini. Dua PMK terpisah akan diterbitkan, satu untuk HJE rokok konvensional dan satu lagi untuk HJE rokok elektrik, yang akan menjadi fondasi kebijakan untuk 2025.
Pertimbangan Strategis di Balik Keputusan Menaikkan Harga Rokok
Askolani menyoroti beberapa pertimbangan strategis yang mendasari keputusan menaikkan harga rokok, termasuk langkah pengendalian dari sisi kesehatan, yang merupakan langkah besar pemerintah dalam mengatur produk tembakau. Pemerintah juga bertujuan memitigasi downtrading yang terjadi selama 2024 dan meminimalkan dampaknya pada 2025, dengan tetap mempertimbangkan tenaga kerja industri.
Koordinasi dengan Perum Peruri untuk Pita Cukai Rokok Baru
Otoritas Bea dan Cukai telah berkoordinasi dengan Perum Peruri untuk mencetak pita cukai rokok baru untuk 2025. Askolani menyatakan, “Kami telah menyiapkan kontrak dengan Peruri, dan Peruri juga telah menyiapkan sarana, prasarana, dan bahan baku untuk mencetak pita cukai 2025. Kami berharap dalam waktu dekat, Peruri dapat mulai menyiapkan dan memenuhi kebutuhan pita cukai pada Desember.”
Askolani memperkirakan permintaan pita cukai akan meningkat signifikan pada Desember tahun ini dan mencapai puncaknya pada Januari tahun depan, dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 15-17 juta pita cukai.
Seiring Indonesia melanjutkan rencananya untuk menaikkan harga jual eceran rokok konvensional dan rokok elektrik pada 2025, pemerintah bertujuan menyeimbangkan langkah pengendalian kesehatan, memitigasi downtrading, dan mempertimbangkan tenaga kerja industri. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan baru serta koordinasi dengan Perum Peruri untuk produksi pita cukai menandai langkah penting dalam menerapkan perubahan kebijakan ini.